Masalah Menara, Wewenang Pemda?

Senin, 13 April 2009

Melanggar ijin, tebas saja. Mungkin ada benarnya. Tapi sudahkan dipikirkan dampak kerugian dari penebangan menara tersebut?

Perubuhan menara di Kabupaten Badung, Bali cukup mengundang perhatian masyarakat. Kerugian yang diderita pun sudah tentu tidak sedikit. Nanti dulu menghitung kerugian dari pihak pemilik menara yang sudah pasti bernilai ratusan juta rupiah. Coba kita hitung kerugian dari pihak masyarakat dan tentu saja pelanggan.

Komunikasi selular akan terganggu bahkan terputus. Yang merasakan hal tersebut bukan saja penduduk setempat, tapi juga wisatawan lokal dan mancanegara. Mau tidak mau, Bali kadung jadi ”maskot” wisata dan potret Indonesia dari negara lain. Apa kata mereka kalau bertelepon dan SMS saja terganggu. Belum lagi masyarakat luar Badung yang ingin menghubungi kerabat dan rekan bisnisnya, turut merasakan imbas hal tersebut.

Peraturan Pemerintah
Dalam undang-undang No. 5/1999 yang mengatur mengenai persaingan usaha tidak sehat yang di dalamnya melarang adanya monopoli. ”Bisnis menara telekomunikasi harus open access –terbuka bagi semua pihak-,” kata ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Benny Pasaribu.

Terkait dengan mengantisipasi biaya tinggi, dan niatan pemerintah pusat untuk menata menara telekomunikasi, keluarlah Peraturan Menkominfo No. 2/2008, yang isinya penggunaan menara bersama. Setidaknya satu menara bisa digunakan oleh tiga hingga empat operator.

Masalah muncul setelah adanya otonomi daerah. Permen tersebut berbenturan dengan Peraturan Daerah. Salah satunya Pemda Kabupaten Badung, Bali yang menerbitkan Perda No. 6 tahun 2008 yang isinya mengenai penataan sendiri menara di wilayahnya. Alhasil banyak menara yang ditebas habis karena dianggap menyalahi peraturan. Bahkan menurut sumber di Badung, saat ini masih ada beberapa menara lagi yang jadi target ”operasi” Pemda Badung. Alasannya pembangunan menara tidak memiliki ijin alias IMB.

Sampai saat ini KPPU masih melakukan penyelidikan terkait penebangan menara tersebut yang disinyalir ada praktek usaha tidak sehat. ”kami tidak segan-segan untuk menindak siapapun jika kemudian dampaknya akan menyengsarakan rakyat,” kata Benny. Ia pun merasa aneh lantaran pemerintah daerah tidak tunduk dengan aturan pusat. Padahal menara bersama jelas diatur pusat demi kepentingan nasional. Satu hal yang unik adalah keberadaan menara yang sudah ada tidak lagi mendapatkan hak perpanjangan dari pemerintah daerah karena dianggap tak memiliki izin bangunan. Meski memiliki izin operasional, namun menara tetap ditebas.

Benny khawatir tindakan penebangan menara ini bisa memicu tidakpastian investasi. Apalagi investasi di sektor telekomunikasi jelas-jelas merupakan salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi baik bagi daerah dan juga pusat.
Sementara ”tidak berdayanya” pemerintah pusat terhadap tindakan penebangan menara oleh Pemda Badung dikhawatirkan banyak kalangan berimbas terhadap Pemda-Pemda lainnya. Bukan tidak mungkin Pemda di daerah lain mengikuti tindakan Pemda Badung yang ’sukses” menebang menara. Apa jadinya dengan telekomunikasi Indonesia nantinya bila hal ini terjadi. Sementara negara lain sudah jauh meninggalkan kita lewat berbagai teknologi mutakhir seperti LTE, Wimax, dan teknologi selular lainnya.

Perlu Adanya SKB
Tidak jelasnya penyelesaian kisruh menara ini, pemerintah diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan empat departemen dan lembaga, di antaranya Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkommfo), Departemen Pekerjaan umum (DPU), Departemen Dalam Negeri (Depdagri), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Menurut Sekjen Depkominfo Ashwin Sasongko yang dihubungi Selular pertengahan Maret lalu, SKB menara bersama telah ditandatangani Menkominfo Mohammad Nuh. Kini, surat keputusan bersama tinggal menunggu persetujuan dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Menurutnya SKB akan mengakomodir seluruh kepentingan soal menara yang berkaitan dengan tiga departemen tersebut. Hal ini guna mengatasi benturan antara Peraturan Menkominfo No. 02/2008 dan peraturan menara yang juga dibuat masing-masing daerah. Jadi, sementara menunggu SKB kelar, ada baiknya hentikan dulu penebangan menara-menara yang sudah ada, untuk menghindari makin besarnya kerugian yang diderita.

 

 

About these ads

~ by informationmedia on April 28, 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: